Antara - 59 menit lalu
Golkar: Presiden Sebaiknya Merombak Kabinet
Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo atas nama partainya menganjurkan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono sebaiknya merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II guna perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan.
"Ini karena pencapaian satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono amat minim. Misalnya saja di bidang ekonomi, Pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Yang terjadi sekarang, menurut Bambang, produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi sehingga pasar dalam negeri dijejali oleh produk impor.
DPP Golkar juga mengkritisi kebijakan otoritas moneter dan fiskal yang begitu lembek, menyebabkan `hot money` kini tengah menggelembung di pasar modal.
"Kami patut mengingatkan bahwa hal ini tidak menjanjikan keuntungan maksimal bagi ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi pedesaan dan ekonomi kerakyataan," tegasnya.
Sementara itu di bidang hukum, kata Bambang Soesatyo yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum, Peradilan, HAM, Kepolisian Negara), setahun Pemerintahan ini nyaris meraih nilai `jeblok`.
"Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum. Korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi Negara justru menjadi aktor utama mafia hukum," ungkapnya mengutip laporan sejumlah lembaga internasional maupun domestik, juga temuan DPR.
Selain itu, hal yang semakin memprihatinkan, menurutnya, Pemerintahan SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK.
"Hukum tidak berfungsi maksimal menangani kasus-kasus besar, seperti megaskandal Bank Century dan pelarian ratusan triliunan rupiah uang Negara dalam megaskandal lainnya yakni BLBI," katanya.
` Reshuffle` sulit dihindari
Akibatnya, demikian Bambang Soesatyo, hukum terkesan diskriminatif, karena hanya bisa `galak` menyikapi kasus-kasus kecil, tetapi `lembek` terhadap perkara-perkara besar.
"Bahkan terjadi obral remisi yang juga dinikmati para koruptor," ungkapnya.
Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri, menurutnya, masih jauh dari efektif.
"Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana," ujarnya.
Ke depan, kata Bambang Soesatyo, semua pihak berharap Pemerintahan SBY-Boediono tidak `memble` dan mampu melahirkan kebijakan pro-rakyat.
"Dalam arti bukan sekadar memberi harga energi murah, tetapi kebijakan yang bisa memotivasi peningkatan potensi ekonomi masyarakat," harapnya.
Untuk itu, ia dan DPP Partai Golkar sekali lagi berpendapat, `reshuffle` kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari.
"Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB-II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan, dan hanya menambah citra kurang menguntungkan bagi Presiden serta anggota Koalisi," ujar Bambang Soesatyo.
Golkar: Presiden Sebaiknya Merombak Kabinet
Jakarta (ANTARA) - Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo atas nama partainya menganjurkan Presiden Susilo Bambang Yuhoyono sebaiknya merombak (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II guna perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintahan.
"Ini karena pencapaian satu tahun Pemerintahan SBY-Boediono amat minim. Misalnya saja di bidang ekonomi, Pemerintah belum memperlihatkan niat memulihkan dan memaksimalkan produktivitas semua potensi ekonomi di dalam negeri," ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.
Yang terjadi sekarang, menurut Bambang, produktivitas masyarakat terhambat oleh tingginya biaya produksi sehingga pasar dalam negeri dijejali oleh produk impor.
DPP Golkar juga mengkritisi kebijakan otoritas moneter dan fiskal yang begitu lembek, menyebabkan `hot money` kini tengah menggelembung di pasar modal.
"Kami patut mengingatkan bahwa hal ini tidak menjanjikan keuntungan maksimal bagi ekonomi nasional, terutama bagi ekonomi pedesaan dan ekonomi kerakyataan," tegasnya.
Sementara itu di bidang hukum, kata Bambang Soesatyo yang juga anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum, Peradilan, HAM, Kepolisian Negara), setahun Pemerintahan ini nyaris meraih nilai `jeblok`.
"Indonesia, menurut IMF, masih diselimuti ketidakpastian hukum. Korupsi makin merajalela. Banyak oknum dari sejumlah institusi Negara justru menjadi aktor utama mafia hukum," ungkapnya mengutip laporan sejumlah lembaga internasional maupun domestik, juga temuan DPR.
Selain itu, hal yang semakin memprihatinkan, menurutnya, Pemerintahan SBY-Boediono tidak maksimal mencegah upaya pelemahan KPK.
"Hukum tidak berfungsi maksimal menangani kasus-kasus besar, seperti megaskandal Bank Century dan pelarian ratusan triliunan rupiah uang Negara dalam megaskandal lainnya yakni BLBI," katanya.
` Reshuffle` sulit dihindari
Akibatnya, demikian Bambang Soesatyo, hukum terkesan diskriminatif, karena hanya bisa `galak` menyikapi kasus-kasus kecil, tetapi `lembek` terhadap perkara-perkara besar.
"Bahkan terjadi obral remisi yang juga dinikmati para koruptor," ungkapnya.
Sementara itu, pengelolaan keamanan dan ketertiban umum di dalam negeri, menurutnya, masih jauh dari efektif.
"Konflik antarwarga atau massa, bentrok antarkampung serta perlawanan warga terhadap penegak hukum makin marak belakangan ini dan terjadi di mana-mana," ujarnya.
Ke depan, kata Bambang Soesatyo, semua pihak berharap Pemerintahan SBY-Boediono tidak `memble` dan mampu melahirkan kebijakan pro-rakyat.
"Dalam arti bukan sekadar memberi harga energi murah, tetapi kebijakan yang bisa memotivasi peningkatan potensi ekonomi masyarakat," harapnya.
Untuk itu, ia dan DPP Partai Golkar sekali lagi berpendapat, `reshuffle` kabinet menjadi opsi yang sulit dihindari.
"Sebab, kalau tetap mempertahankan formasi KIB-II saat ini, dipastikan tak akan mengalami perbaikan signifikan, dan hanya menambah citra kurang menguntungkan bagi Presiden serta anggota Koalisi," ujar Bambang Soesatyo.
Posting Komentar