Front Mahasiswa Pembela Rakyat (FMPR) Tolak Kenaikan Harga BBM

                                                                                                              ( Ilst )
INDRAMAYU – K2 FM – Jum'at,10/5-2013, 07:37 WIB

                        Rencana pemerintah menaikan harga BBM selalu menuai kotroversi.  Kali ini, Front Mahasiswa Pembela Rakyat (FMPR) Indramayu dengan tegas menolak kenaikan harga BBM.  Pernyataan ini disuarakan FMPR dengan melakukan orasi di bundaran Kijang Indramayu, Rabu (8/5).  Sambil berorasi, puluhan mahasiswa membawa bendera dan spanduk berisi penolakan kenaikan harga BBM.

                        Meski tidak sampai mengganggu arus lalu-lintas, aksi ini menarik perhatian sejumlah pengendara.  Bahkan membuat pengendara berbalik arah karena mengira sedang ada razia kendaraan bermotor.   Aksi FMPR di bundaran Kijang berlangsung tertib, dijaga aparat Polres Indramayu.  

Pemerintah sebelumnya sudah menyampaikan kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi. Yang saat ini Rp 4.500 per liter akan naik menjadi antara Rp 5.500 per liter hingga Rp 6.500 per liter.  Namun bagi FMPR, kebijakan ini dapat mencekik, merampas dan menindas rakyat oleh penguasa negeri.  “Dengan dalih untuk kesejahteraan rakyat, kebijakan sang penguasa hanya untuk kepentingan diri dan golongannya,’’ semikian isi selebaran itu berbunyi. 

FMPR menyerukan bahwa banyak cara yang lebih ‘manusiawi’ dalam mensejahterakan rakyat, namun tidak harus dengan cara menaikan harga BBM.  Dalam orasinya, FMPR sedikit menggugat tentang BBM bersubsidi yang katanya hanya untuk rakyat kecil. “Tapi buktinya, masih banyak mafia-mafia BBM bersubsidi berkeliaran di mana-mana.  Bahkan ikut mengantri untuk mendapatkan BBM yang seharusnya hanya untuk rakyat kecil,”.

Terkait kenaikan harga BBM, hari ini di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin sidang kabinet membahas implementasi kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dalam APBN-P 2013 melalui Sidang Kabinet Paripurna. Paket kebijakan kenaikan BBM bersubsidi yang disiapkan pemerintah harus melalui pembahasan APBN-P karena meliputi pemberian kompensasi bagi golongan tidak mampu.  Kompensasi yang direncanakan dalam bentuk bantuan tunai langsung belum tercantum dalam APBN 2013 hingga harus dianggarkan dalam APBN-P 2013.  (Jeffry)